LSM LIRA JATIM : ingatkan Menteri Tito Karnafian jangan bikin gaduh

Mkoran, Surabaya – Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu yang meminta agar aparat penegak hukum (APH) tidak menyelidiki atau memanggil kepala daerah, menjadi polemic di masyarakat.
Meskipun ia sudah mengklarifikasinya, namun public sudah terlanjur dibuat gaduh akibat pernyataan tersebut.
Tito membantah melarang aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri untuk memeriksa para kepala daerah. Ditegaskan, pernyataannya tersebut telah dipelintir sehingga menuai kritik keras dari berbagai pihak.
Salah satunya kritikan keras itu datang dari Gubernur lsm lira jawa timur Bambang Assraf HS, yang menyebutkan bahwa pihaknya mengutuk keras pernyataan seorang Mendagri yang memberikan pernyataan kontroversi.
“bahwa seorang Mentri dalam negeri harusnya fokus saja pada fungsi dan tugasnya sebagaimana peraturan dan undang-undang yang berlaku, kata Assraf saat dikonfirmasi media lewat sambungan telpon, selasa 31 januari 2023”.
Menurutnya, semua lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum sudah mempunyai aturan yang baku dan jelas.
“Jadi, kami mengingatkan kepada Pak Mendagri tidak usah mengeluarkan statement yang multi tafsir dan memicu kontroversi ditengah masyarakat, tegas Assraf”.
Assraf menilai, Walaupun Mendagri sudah mengklarifikasi pernyataannya. namun ia menduga ada agenda terselubung dan sengaja disiratkan oleh seorang Mendagri kepada POLRI dan kejaksaan untuk tidak melakukan fungsi maupun tugasnya sebagaimana mestinya
“dikarenakan sebuah alasan serapan APBD ini kan konyol, kan sama saja membiarkan pelanggaran Tindak pidana Korupsi, ungkap Assraf yang kali ini juga sedang focus memberantas kasus suap dan korupsi dana hibah gubernur jawa timur itu”.
Kemudian ia melanjutkan, bagi LSM LIRA siapapun yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Para kepala daerah seharusnya sudah sangat paham akan tanggung jawab nya sebagai pengelola anggaran yang dimana itu berasal dari uang rakyat.
“Sekali lagi kami atas nama LSM LIRA JATIM, mengingatkan kepada Mendagri Tito Karnafian untuk fokus pada tugas dan fungsi nya dan jangan mencampuri tugas APH yang bisa memengaruhi kinerja pencegahan, pengawasan dan penindakan hukum, tandasnya”.
.